on . Hits: 229

 ARTIKEL

KOMITMEN PIMPINAN DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN AGAMA LASUSUA DI ERA DIGITAL

 

 

 

 

 

OLEH

ACHMAD N, S.HI,. M.H

KETUA PENGADILAN AGAMA LASUSUA

 

 KABUPATEN KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2021

 

Komitmen negara dalam membina hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan dan membuka peluang bagi hukum Islam untuk menjadi salah satu sumber penting dalam perwujudan hukum nasional. Hukum Islam adalah suatu peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup tenang, damai, tenteram dan bahagia baik di dunia dan Akhirat.

Peradilan merupakan lembaga yudikatif yang bergerak dalam bidang hukum dimana salah satu tugas dari lembaga peradilan berkaitan dengan penegakan hukum secara adil dan benar. Sulaikhan Lubis (2005) mendefinisikan peradilan sebagai sebuah lembaga dimana sebagai tempat mengadili ataupun menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolute dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah secara resmi telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semakin memperkuat posisi Peradilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang Islam di tingkat pertama yang meliputi beberapa bidang diantaranya yaitu a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d)hibah, e) wakaf, f)zakat, g)infaq, h) Shadaqah dan i) Ekonomi syariah.

Hal ini juga dikuatkan oleh landasan syariah dalam Q.S Al Maidah ayat 42 sebagai berikut

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِۗ فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚوَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Terjemahannya :

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

 

Pengadilan Agama Lasusua yang berkedudukan di Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu Penghadilan dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, dengan visi mewujudkan Pengadilan Agama Lasusua yang Agung. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan dicapai dengan beberapa misi sebagai berikut :

  1. mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi,
  2. meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien dan
  4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis teknologi informasi.

Zona Integritas adalah dua kata yang disatukan menjadi kesatuan kata yang tidak terpisahkan dimana makna kata Zona berarti wilayah dengan pembatasan khusus, sedangkan kata integritas didefinisikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran dan keyakinan. Definisi tersebut memberi kesimpulan bahwa membangun zona integritas adalah mendorong dan mewujudkan aparat pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, kejujuran, bebas dari tindakan suap, korupsi, pungli dan menerima gratifikasi sehingga akan tercipta lembaga pemerintahan yang bersih dan dapat mendorong pelayanan public lebih baik lagi mengacu pada Permenpan Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

Tentu saja dalam membangun kawasan atau zona integritas, harus dilakukan dengan berbagai upaya dan komitmen mulai dari unsur ketua hingga bawahan yang harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan memposisikan diri sebagai pelayanan masyarakat yang baik dan bukan untuk dilayani oleh masyarakat.

Pada semua lembaga atau instansi apapun, peran pemimpin akan sangat penting untuk kemajuan lembaga atau instansi tersebut dimana bisa terlihat dari setiap pengambilan keputusan, membuat rencana dasar dan dalam menentukan tujuan organisasi. Syuroh (Rahmadi : 2009) mendefinisikan pimpinan adalah pemimpin yang mampu berjalan memberikan contoh bagaimana harusnya bekerja, bagaimana harusnya disiplin dan bagaimana harusnya mengabdi kepada kepentingan umum dan kepentingan segenap anggota organisasi. Definisi lain terkait pimpinan dikemukakan oleh Hasibuan (2011:157) pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Dua definisi terkait pemimpin tersebut menggambarkan betapa vital dan pentingnya seorang pemimpin bagi suatu instansi atau organisasi. Maju mundurnya suatu instansi atau organisasi, akan sangat banyak dipengaruhi oleh kualitas seorang pemimpin.

Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Era Digital tentu saja membawa dua mata sisi dampak yaitu dampak negative dan dampak positif bersamaan. Dampak positif era digital yang bisa dilihat yaitu:

  1. Informasi yang dibutuhkan lebih mudah diakses,
  2. Tumbuhnya inovasi yang memudahkan pekerjaan manusia,
  3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun jangan juga lupakan dampak negative era digital seperti :
  • Mudahnya terjadi pelanggaran dan kejahatan terkait pencurian data dan informasi,
  • Sistem Informasi dan teknologi yang begitu mudah justru membuat orang tidak konsentrasi dan selalu berpikir pendek.

Tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin di era digital tentu saja tidak lebih ringan dibandingkan dengan pemimpin di beberapa masa lalu. Dibutuhkan sosok innovator dan melek teknologi informasi di era digital untuk mengimbangi kemampuan memimpin (leadership) dalam mengelola suatu instansi atau lembaga termasuk lembaga pemerintahan.

Seorang pemimpin di era digital ini tidak hanya dilihat dari cara memberikan delegasi dan perintah namun juga diharapkan seorang pemimpin mampu terlibat dalam setiap proyek di instansi yang dipimpinnya. Hal itu bisa terlihat dengan bekerja bersama tim dan berinteraksi dengan banyak anggota di instansi yang dipimpinnya adalah hanya bentuk kepingan kecil dari hal yang harus dimiliki oleh pimpinan saat ini sehingga tidak hanya terjebak dengan status, namun juga telah melakukan aksi sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kualitas yang dibutuhkan oleh pemimpin di era digital memperlihatkan lima perbedaan prinsip antara pemimpin tradisional dengan pemimpin di era digital sebagaimana diungkapkan oleh Ningky Sasanti Munir (2020) yaitu :

  1. Jenis Komunikasi

Dalam kepemimpinan tradisional, komunikasi tatap muka terjadi antara pemimpin dan bawahannya tetapi di era digital, komunikasi era digital mendominasi berupa aplikasi Whatsapp (WA), Line, aplikasi Instagram, messenger Facebook, media virtual meeting seperti Zoom dan lain sebagainya. Pemimpin di era digital tidak boleh tidak melek teknologi informasi, namun malah haruslah memberi contoh yang baik dalam menggunakan teknologi informasi dengan benar, baik serta bijak untuk tujuan organisasi atau instansi yang dipimpinnya.

  1. Anggota

Dalam kepemimpinan era digital, pemimpin perlu lebih memiliki sensitivitas terhadap pola pikir pengikut yang berasal dari berbagai macam latar belakang sosial dan ekonomi.

  1. Aspek kualitas

Kualitas pemimpin beda jaman itu tetap sama, yang membedakan pemimpin di era digital HARUS memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang jauh lebih modern dan baru.

  1. Kebutuhan akan tempat

Dalam kepemimpinan tradisional, kantor atau tempat diperlukan untuk melakukan pekerjaan, namun pemimpin di era digital mengerjakan pekerjaannya tidak terbatas oleh tempat. Hal ini bukan berarti secara fisik kantor tidak dibutukan, namun lebih pada mengefisienkan beban pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa harus mencari alasan dan pembenaran harus diselesaikan setiap beban pekerjaan di kantor.

  1. Ketersediaan anggota

Dalam hal ketersediaan anggota, kepemimpinan tradisional, semua anggota atau staff hanya tersedia di jam kantor saja, namun kepemimpinan di era digital akan membutuhkan anggota atau staff 24 jam sehari, 7 hari seminggu sekalipun tentu saja pemimpin di era digital perlu untuk fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan sehingga dapat beradaptasi dalam mencapai tujuan dan sasaran instansi atau lembaga yang dipimpinnya.

Komitmen Pimpinan terhadap tujuan organisasi adalah suatu sikap yang merefleksikan loyalitas seorang pimpinan terhadap tujuan organisasi. Jadi Komitmen pimpinan terhadap tujuan mewujudkan zona integritas adalah sikap yang ditunjukkan oleh seorang pimpinan dalam mewujudkan dan membangun zona integritas sesuai dengan yang diamanahkan oleh Negara.

Komitmen pimpinan tersebut telah berusaha diwujudkan oleh Pengadilan Agama Lasusua dalam beberapa bentuk kegiatan yang bersifat konkrit terutama di era digital yang menuntut transparansi informasi serta kecepatan mengakses data dan informasi seperti menandatangani pakta integritas untuk seluruh pegawai dan Hakim di Pengadilan Agama Lasusua, Menyusun Standar Pelayanan Minimal, Menyusun Maklumat Standar Pelayanan, Mereview dan menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan, Menyediakan Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui website, media sosial dan media cetak, Melakukan pelatihan pelayanan prima kepada para pegawai di Pengadilan Agama Lasusua, Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan Inovasi layanan masyarakat dan menyediakan aplikasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Lasusua.

Pengadilan Agama dan semua bentuk produk yang dihasilkan oleh pengadilan agama merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara kepada masyarakat. Oleh karenanya, semua layanan dan produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama haruslah juga mengacu pada standar pelayanan public yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan produk hukum turunannya.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Beberapa peraturan lain terkait pelayanan publik antara lain Kepmenpan No 63 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mengisyaratkan standar pelayanan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara public antara lain :

  1. Prosedur pelayanan
  2. Waktu Pelayanan
  3. Biaya Pelayanan
  4. Produk Pelayanan
  5. Sarana dan Prasarana, dan
  6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan. Hal itu pelan namun pasti sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Lasusua yang berkomitmen untuk menyelenggarakan bentuk-bentuk layanan yang ada dengan komitmen kepuasan layanan dan juga transparansi di era digital sepera saat ini.

Selain itu acuan yang juga menjadi tolak ukur Pengadilan Agama Lasusua dalam pemberian pelayanan publik yang prima mengacu pada SK Ketua Mahkamah Agung No 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang memiliki tujuan yaitu a)meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan meningkatkan kapercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan pada akhirnya semua upaya dan komitmen yang ditunjukkan di Pengadilan Agama Lasusua terutama oleh pimpinan akan bermuara pada dua sasaran pokok yang ingin diraih dalam pembangunan zona integritas yaitu :

  1. Terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
  2. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lasusua

Jl. Merdeka No.10, RW.Lingk. Babana, Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara 93913

Telp: (0405) 2330654

Fax: (0405) 2330654

Website : www.pa-lasusua.go.id

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor PA Lasusua

 

 

Jam Pelayanan

Jam Kerja :
Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WITA
Jumat               : 08.00 - 17.00 WITA

Jam Istirahat :
Senin - Kamis : 12.00 - 13.00 WITA
Jumat               : 11.30 - 13.00 WITA

Jadwal Sidang :
Senin - Kamis : 09.00 - selesai

Pelayanan yang berkaitan dengan PNBP mengikuti jam pelayanan BANK

Sabtu & Minggu Libur